Pembangunan 2 jalan tol dikeluhkan warga
Tangerang Selatan
Proyek pembangun jalan tol yang melewati
wilayah Tangerang Selatan dikeluhkan warga. Mereka takut, tempat tinggalnya
terkena proyek tersebut hingga akhirnya harus digusur.
"Begitu banyak masyarakat yang ingin mengetahui rencana tersebut. Karena mereka khawatir rumah mereka terkena proyek," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel Mursan Sobari, usai Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Serpong, Tangsel, Jumat (1/3/2013).
Ditambahkan dia, hingga kini Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat, mengenai rencana pembangunan tol.
"Kami hanya diberitahu ada pembangunan dua tol yang melintasi wilayah kami (Tangsel). Yang pertama soal pembangunan tol Serpong-Bandara, yang kedua Serpong-Balaraja," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia berharap, pembangunannya dua tol itu bisa mengurai kemacetan di Jalan Raya Serpong. "Kalau Serpong-Balaraja kan BSD yang mengelola. Nah, FS-nya saya sudah minta segera diselesaikan oleh BSD," terangnya.
Untuk proyek Tol Serpong-Balaraja, wilayah Tangsel yang terlintasi hanya sekitar satu kilometer. Tetapi, efeknya akan terasa di Jalan Raya Serpong. Karena, kabarnya akan dilengkapi interchange, sehingga bersinergi dengan tol yang digarap oleh pemerintah pusat Tol Serpong-Balaraja.
"Kalau yang tol Serpong-Balaraja sudah dalam tahap pembebasan lahan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Teddy Meiyadi mengatakan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar bisa lebih bersabar.
"Dan, yang terpenting jangan sampai terbuai dengan memberikan surat-surat berharga kepada broker tanah. Sabar saja," terangnya.
Sedangkan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, pemerintah daerah dalam permasalahan tol hanya sebagai fasilitator dan mensosialisasikan saja.
"Tetapi itu jika kami sudah mendapat informasi yang benar dari pemerintah pusat. Tetapi secara detailnya kami belum mendapat laporan. Namun, kami butuh kepastian untuk disosialisasikan kepada masyarakat," jelasnya.
"Begitu banyak masyarakat yang ingin mengetahui rencana tersebut. Karena mereka khawatir rumah mereka terkena proyek," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel Mursan Sobari, usai Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Serpong, Tangsel, Jumat (1/3/2013).
Ditambahkan dia, hingga kini Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat, mengenai rencana pembangunan tol.
"Kami hanya diberitahu ada pembangunan dua tol yang melintasi wilayah kami (Tangsel). Yang pertama soal pembangunan tol Serpong-Bandara, yang kedua Serpong-Balaraja," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia berharap, pembangunannya dua tol itu bisa mengurai kemacetan di Jalan Raya Serpong. "Kalau Serpong-Balaraja kan BSD yang mengelola. Nah, FS-nya saya sudah minta segera diselesaikan oleh BSD," terangnya.
Untuk proyek Tol Serpong-Balaraja, wilayah Tangsel yang terlintasi hanya sekitar satu kilometer. Tetapi, efeknya akan terasa di Jalan Raya Serpong. Karena, kabarnya akan dilengkapi interchange, sehingga bersinergi dengan tol yang digarap oleh pemerintah pusat Tol Serpong-Balaraja.
"Kalau yang tol Serpong-Balaraja sudah dalam tahap pembebasan lahan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Teddy Meiyadi mengatakan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar bisa lebih bersabar.
"Dan, yang terpenting jangan sampai terbuai dengan memberikan surat-surat berharga kepada broker tanah. Sabar saja," terangnya.
Sedangkan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, pemerintah daerah dalam permasalahan tol hanya sebagai fasilitator dan mensosialisasikan saja.
"Tetapi itu jika kami sudah mendapat informasi yang benar dari pemerintah pusat. Tetapi secara detailnya kami belum mendapat laporan. Namun, kami butuh kepastian untuk disosialisasikan kepada masyarakat," jelasnya.
Sumber : Sindonews.com
Kesimpulan : menurut saya, jikalau terjadi pergusuran pemukiman untuk proyek pembangunan jalan tol yang mengharuskan terjadinya penggusuran. Pemerintah Tangerang siap mengganti rugi lahan warga dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Namun, jika lahan tersebut merupakan lahan milik Pemerintah, mau tidak mau masyarakat yang tinggal di lahan terebut harus pindah.
0 komentar:
Posting Komentar